Banyaknya Buku Yang Muncul Untuk Menyesatkan Sejarah

Banyaknya Buku Yang Muncul Untuk Menyesatkan Sejarah
Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) sekaligus ahli sejarah Asvi Warman Adam menilai banyak buku yang diterbitkan belakangan bukan untuk meluruskan, justru menyesatkan sejarah, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa 1965. Hal ini membuat upaya pengungkapan serta penyelesaian tragedi berdarah yang memakan banyak korban tidak pernah selesai.

Asvi mengungkapkan hal itu dalam diskusi publik bertema "Gerakan 30 September Hari Ini: Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia" yang diadakan di Kantor Para Syndicate di Jakarta, Jumat (30/9). Turut hadir sebagai pembicara dalam acara itu putri Bung Karno sekaligus Ketum Partai Nasionalis Indonesia (PNI) Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri dan pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro.

Menurut Asvi, buku-buku yang bertema kekerasan banyak diterbitkan untuk mengambinghitamkan golongan komunis sebagai pelaku utamanya. Dia menyebut buku karya Taufiq Ismail berjudul "Ayat-ayat yang Disembelih" sebagai contohnya. Buku tersebut mengungkap tragedi berdarah yang terjadi di tiga daerah yakni Brebes, Tegal, dan Pemalang dalam revolusi sosial setelah 1945 dengan tokoh utamanya Kutil yang nama aslinya Sakhyani lantas digolongkan sebagai PKI. Padahal disertasi Anton Lucas menyebut Kutil merupakan preman yang memiliki padepokan namun sulit menggolongkannya sebagai preman ataupun kyai.

"Dalam buku "Ayat-ayat yang Disembelih" Kutil ini digolongkan sebagai PKI. Padahal tidak ada hubungannya. Dalam revolusi sosial golongan kanan maupun PKI melakukan apa saja. Mereka tertekan secara ekonomi sewaktu zaman Belanda dan Jepang sehingga timbul anarkisme lantas muncul orang-orang seperti Robin Hood seperti Kutil," kata Asvi.

Asvi mengatakan, hanya dua solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tragedi 1965 agar tidak menjadi beban sejarah terus-menerus. Solusi itu adalah melalui langkah yudisial dengan mendirikan pengadilan HAM ad hoc atau dengan langkah rekonsiliasi mengungkapkan kebenaran melalui Komisi Kebenaran. Fakta yang disajikan harus apa adanya, tidak direkayasa dan dilebih-lebihkan. Kalaupun memulainya dengan mencari referensi buku harus buku-buku yang memiliki sumber terpercaya.
"‎Banyak buku yang tidak meluruskan sejarah tetapi membuat semrawut," ujar Asvi.

Asvi juga membantah dalil yang menyebut jika komunisme yang berkuasa pada 1965 korban yang jatuh bakal lebih besar. Sebab dalil tersebut adalah pengandaian yang bisa benar bisa juga salah. Terlebih kenyataannya pada 1965 banyak korban jatuh dari kalangan komunis dan Soekarnois.


Tak lama peristiwa 1965 terjadi, lanjut Asvi, Bung Karno membentuk Fact Finding Comission yang mengungkap terdapat 78.000 korban. Versi Kopkamtib terdapat 1 juta korban. Sedangkan Versi Sarwo Edhie lebih besar lagi yakni 3 juta korban. "Pembantaian 1965 itu pembunuhan massal," kata Asvi.

Dikatakan, terdapat lima unsur dalam kasus 1965 yang perlu diperhatikan. Pertama pembunuhan enam jenderal yang telah selesai secara hukum. Kedua pembunuhan massal 1965 yang berkasnya dari Komnas HAM telah diserahkan ke Kejaksaan. Ketiga, penghilangan kewarganegaraan ribuan orang, keempat pembuangan paksa ke Pulau Buru, dan kelima stigma diskriminasi komunis terhadap korban dan keluarga. Unsur kedua hingga kelima belum dapat diselesaikan hingga kini. "Maka semuanya harus dibuka agar stigma ini bisa dihilangkan," ungkapnya.

Post a Comment

0 Comments