Intoleransi, Tak Ada Ruang (tapi) Terus Berulang

Intoleransi, Tak Ada Ruang (tapi) Terus Berulang
Toleransi umat beragama di Indonesia tengah menghadapi ujian. Dalam dua bulan terakhir, terjadi rentetan penyerangan terhadap tokoh agama. Di Jawa Barat, dua ustaz tewas dibacok dan seorang biksu di Tangerang Selatan nyaris pergi dari rumah pribadinya karena dianggap kerap melakukan peribadatan di kediamannya itu. Ahad kemarin, giliran jemaat yang tengah beribadah di gereja Katolik di Yogyakarta yang diserang dengan senjata tajam.

Aksi-aksi intoleransi itu seolah mengkonfirmasi hasil survei The Wahid Foundation bertajuk 'Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia' yang diungkapkan ke publik, 29 Januari lalu. Pada laporan berjudul 'potensi intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai', terlihat mayoritas muslimin dan muslimah bersikap intoleran terhadap kelompok yang tak disukai (57,1 persen). Jumlah ini meningkat dibanding survei pada 2016 dengan angka intoleran sebesar 51,0 persen.

Mereka yang toleran terhadap kelompok yang tak disukai pada survei Oktober 2017 ini sebesar 0,8 persen, naik sedikit dari survei 2016 sebesar 0,7 persen. Sedangkan yang bersikap netral ada 42,1 persen, turun dari 2016, sebesar 48,3 persen.

"Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bukan radikalisme, melainkan intoleransi. Intoleransi masih cukup tinggi. Intoleransi menjadi pintu gerbang radikalisme," kata Direktur Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid.

Dari hasil riset selama kurun September-November 2017, Wahid Foundation menemukan ada beberapa hal yang memicu perilaku intoleran. Pertama, masih ada peraturan perundang-undangan yang dinilai turut mempengaruhi meningkatnya intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama, dan dukungan atas aksi-aksi terorisme.

Dua peraturan itu misalnya PNPS 1965 tentang Penodaan Agama atau Peraturan Bersama Dua Menteri tentang pendirian rumah ibadah.

"Dua aturan itu sering digunakan kelompok intoleran dan radikal dalam aksi-aksi penyesatan, penolakan pembangunan rumah ibadah, bahkan kekerasan terhadap minoritas," seperti dikutip dari laporan riset Wahid Foundation.

Karena itu, lembaga yang didirikan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid tersebut merekomendasikan agar pemerintah bersama DPR merevisi UU PNPS 1965 dan peraturan daerah yang membatasi hak-hak sipil dan perempuan pada khususnya.

Presiden Joko Widodo sendiri mengecam aksi-aksi kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama tersebut. "Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia," ujarnya di Gedung Pancasila, Jalan Pejambon.

Post a Comment

0 Comments