Pemerintah Akan Melakukan Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada tahun 2019




Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019. Rekrutmen ini akan dilakukan dua tahap.

Tahap pertama untuk eks tenaga honorer K2 di posisi guru atau dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Tahap ke dua, untuk formasi umum.

" Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, dikutip dari laman menpan.go.id, Rabu 23 Januari 2019.

Menurut Syafruddin, rekrutmen PPPK tahun ini ada 150 ribu formasi. Pemerintah juga akan membuka rekrutmen CPNS untuk formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Ada 48 pemerintah daerah (pemda) yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018. " Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang," kata Syafruddin.

Syafruddin mengatakan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk mempercepat kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional.

Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapatkan pegawai yang punya kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi.

Dengan skema ini, pemerintah juga hendak 'memulangkan' para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional.

Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

"Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara," kata dia.

Post a Comment

0 Comments